Banjarmasin – Ada 10 SKPD Lingkup Pemprov Kalsel yang meraih penghargaan terkait kecepatan menanggapi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Penghargaan tesebut diberikan oleh Asisten Pemerintana Sekretaris Daerah Prov Kalsel, H Siswansyah,SH MH mewakili Gubernur Kalsel, bersama Irjen Kemendagri, Dr Tumpak Haposan Simanjuntak,MA, pada Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) se-Kalsel Tahun 2019, Rabu (24/7) di Menara Pandang Banjarmasin.
Diberikannya penghargaan kepada sejumlah SKPD Prov Kalsel, karena dinilai bisa dengan cepat menindaklanjuti temuan dari APIP dan sudah selesai.
10 SKPD yang berhasil meraih penghargaan tersebut adalah, Dinas ESDM, Dinas P3A, Dinas Ketahanan Pangan, RSJ Sambang Lihum, Disdukcapil dan KB, Bakeuda, Dinas Koperasi dan UKM, Dispora, dan Sekretariat DPRD.
Kegiatan rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP Se-Kalsel ini merupalan kegiatan rutin setiap tahun. Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Prov Kalsel dalam memaksimalkan kinerja. Salah satu fokusnya adalah, memperkuat pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
Hal ini juga merupakan upaya untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulis yang dibacakan Siswansyah, mengatakan peran dan fungsi pengawasan sangat penting dalam mewujudkan penyelanggaraan pemerintahan yang baik.
“Peran dan fungsi pengawasan harus kita laksanakan secara maksimal, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal” ujarnya.
Dijelaskan Gubernur, pelaksanaan TLHP merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Sementata penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah daerah.
“Penyelesaian TLHP tentu menjadi prioritas kita, guna menindaklanjuti temuan-temuan, agar fungsi-gungsi manajemen organisasi akan tertata dan berjalan lebih baik dan efektif. Serta menjadi umpan balik untuk menghindari akan adanya sanksi, baik disiplin, administratif, perdata, maupun pidana” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Irjen Kemendagri, Dr Tumpak Haposan Simanjuntak,MA, Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Perwakilan Bupati/Walikota Se Kalsel, Kepala SKPD Prov Kalsel, dan Kepala SKPD Kota Banjarmasin.(rny/rr/bingkaibanua)
