 |
| PIMPIN RAKOR- Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor didampingi Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan saat memimpin Rapat Koordinasi Bersama Walikota dan Bupati se Kalsel, di Desa Kiram Kabupaten Banjar. |
Kiram – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, merespon cepat arahan Presiden RI, Joko Widodo, tentang pentingnya penguatan sinergitas antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, terkait upaya percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.
Bagi Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel, arahan maupun pesan Presiden dalam setiap rapat kerja dengan pejabat daerah, selalu menjadikannya sebuah atensi penting untuk ditindaklanjuti.
Seperti saat menghadiri rapat kerja gubernur dan Ketua DPRD se Indonesia, di Istana Negara, Jakarta Selasa (23/1) lalu, sebagaimana arahan Presiden tentang pentingnya daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, ditindaklanjutinya dengan menggelar rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota se Kalsel.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Gubernur H Rudy Resnawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Drs H Abdul Haris Makkie, MSi, Walikota dan Bupati serta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, di Desa Wisata Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Senin (5/2), Paman Birin memaparkan dengan terang pengarahan Presiden Joko Widodo.
“Setidaknya ada tiga arahan penting Presiden Jokowi saat memimpin rakor bersama dengan Gubernur dan Ketua DPRD se Indonesia dalam upaya percepatan pelaksanaan berusaha di daerah, baru-baru tadi,” terangnya, sambil mencermati serius catatan pribadi.
Diungkapkan Paman Birin, arahan pertama Presiden adalah, 2018 adalah tahun mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dimana semua jenjang pemerintahan baik pusat, provinisi, kota dan kabupaten harus semakin menguatkan sinergi atau saling bergotong royong.
“Alhamdulillah untuk pertumbuhan ekonomi di Kalsel tahun 2017 tumbuh sekitar 4 persen. Angka ini lebih baik jika dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia yang pertumbuhannya hanya sekitar 2 sampai 3 persen,” tandasnya.
Arahan Presiden kedua, daerah diingatkan jangan membuat peraturan daerah yang bisa menghambat investasi terutama perda yang berkaitan dengan percepatan berusaha.
Selanjutnya, ketiga adalah pemerintah daerah didorong untuk semakin memantapkan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dalam sebuah sistem online.
“Itulah pesan penting Presiden yang saya catat saat mengikuti rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Semoga arahan dari kepala negara ini kita sikapi dengan bekerja cepat dan cermat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap Paman Birin mengakhiri pengarahannya.
Sementara itu sejumlah kepala daerah bupati dan walikota yang berhadir, mengapresasi rapat koordinasi bersama Gubernur. Menurut mereka, rakor ini tidak hanya merekatkan kebersamaan dan sharing informasi. Tetapi sebagai media strategis menjalin komunikasi antar kepala daerah. *(hk/rr/bingkaibanua)
